TABUH GENDANG DEMOKRASI ALA SANTRI LEWAT PENGKAJIAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN

QA-TMI. Gendang demokrasi ala santri telah ditabuh, dengan bersama-sama melihat sikap antusiasme yang tinggi, yang ditunjukan oleh para santri TMI dalam sidang Pengkajian Laporan Pertanggung Jawaban oleh Pengurus Organisasi Santri.

Pengkajian Laporan Pertanggung Jawaban menjadi salah satu rentetan acara Musyawarah Tahunan 2019. Acara yang resmi dimulai pada keesokan harinya tepat setelah acara pembukaan resmi yang dilaksanakan pada malam hari, yang disampaikan Pengasuh Ma’had TMI ini, berlangsung sangat ramai dan penuh dengan sikap antusias yang tinggi. Gambaran sikap ini ditunjukan dari para audiens sidang perngkajian laporan pertanggungjawaban yang disampaikan oleh pengurus Organtri saat acara Sidang Pengkajian LPJ.

Nampak saat sidang pengkajian LPJ yang berlangsung mulai pagi hari, tepat setelah shubuh, santri berusaha tampil aktif dengan membawa diri mereka masing-masing  untuk mengkritisi kinerja para pengurus Organtri selama khidmah mereka di kepengurusan Organtri Ikatan Santri TMI atau yang lebih dikenal dengan ISMI.

Salah satu sikap antusias yang ditunjukan lewat pelaksanaan pengkajian LPJ ini, dapat dilihat dari beberapa fraksi yang ada di setiap bagian departemen masing-masing. Mulai dari Komisi A yang meliputi Pengurus Harian, Komisi B atau Bagian Peribadatan, Komisi C yang merupakan Bagian Bahasa, Komisi D Bagian Disiplin, Komisi E atau Bagian Kepramukaan, Komisi F Bagian Koperasi dan Unit Usaha, Komisi G yang merupakan Bagian Pengurus Cabang atau Rayon, dan terakhir Komisi H meliputi Bagian Konsulat.

Bentuk antusias yang tinggi, bisa dilihat dari salah satu pelaksanaan sidang di Komisi D bagian disiplin, para santri yang menjadi perwakilan dari fraksi DPS mengkritisi dengan penuh gagasan terkait kinerja bagian disiplin selama satu tahun berkhidmah di Organisasi ISMI, terkait laporan keuangan yang didapat dari hasil penjualan tasreh atau surat izin.

“Afwan, Mualliem, yang ingin kami tanyakan adalah tentang laporan dengan data yang valid terkait penjualan tasreh (surat izin) yang biasa antum jual kepada kami?” tegas salah satu Fraksi Komisi D.

Dengan ajuan pertanyaan berikut, para Pengurus Komisi D, tidak bisa menjawab dan menyajikan data secara valid dan benar, dan terpaksa Ketua Sidang Komisi D mengambil keputusan tidak melancarkan program kerja Komisi D, lebih tepatnya Bagian Keamanan.

Acara yang berlangsung selama satu hari penuh tersebut, berjalan secara meriah, ramai tetapi tetap dalam kondisi yang tetap mengedepankan ketentraman dan rasa toleransi satu sama lain. Hingga di akhir acara Laporan Pertanggung Jawaban tersebut ditutup dengan sidang Pleno yang merupakan bentuk acara laporan yang disampaikan oleh ketua sidang per-komisi yang berlangsung di Aula TMI Putra. (RMN/29)